Komentar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.
Pada bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan pelaku usaha. Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.
Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional. Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp70 miliar. Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses. “Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil," kata Carmelita.
Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 - T11 - T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo - Merauke – Nabire – Serui – Biak - Fak Fak - Kaimana dan Timika.
Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi, sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.
Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tampak pula, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Adapun, jajaran pengurus Kadin yang hadir adalah Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, WKU Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, serta WKU Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady.
Selain itu, hadir pula WKU Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, WKU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie, WKU Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, WKU Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.
Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi PM Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksionline juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.
“Pada intinya harapan sopironline adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang.”
Carmelita juga menyampaikan persoalan yang menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro). Dia meminta agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shippingmendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.
“Untuk meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro dibutuhkan.”
Pada perhubungan udara, Kadin juga menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsiinternational common practice.
