Ilustrasi |
Harus disadari bahwa sebagian besar
pembangunan pemerintah sekarang ini ada di pundak Ditjen Hubla sebagai
institusi yang paling mengerti tentang maritim. Harapan akan munculnya seorang
Dirjen baru yang bisa menjadi Nakhoda hebat, jujur, kompeten dan berasal
dari konstituen maritim yang sangat mengakar sangatlah ditunggu insan maritim
negeri ini.
Dalam rapat dengar pendapat dengan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu (6/9/2017), anggota komisi V DPR RI, Anton Sihombing menuturkan sebagian
besar program nawacita Jokowi bertumpu di Kemenhub. Oleh karena itu, Sumber
Daya Manusia (SDM) yang kapabel, profesional, dan memiliki integritas perlu
ditempatkan di Kemenhub.
"Saya kira apa yang terjadi di
Ditjen Hubla beberapa waktu lalu hanya bagian kecil dari sejumlah kasus di
kementerian itu. Di kelautan kita selalu tertinggal. Kemarin di Tokyo kita blacklist STCW (standar internasional
pelayaran) dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
Sistem pendidikan maritim yang
dikelola Kemenhub juga menjadi sorotan komisi V DPR RI terkait Badan Pengelola
SDM di Kemenhub yang dianggap jauh tertinggal dibanding negara lain. Begitu
pula dengan perusahaan pelayaran, yang sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara
lain, seperti dari Jerman dan bahkan Vietnam.
"Pendidikan kemaritiman kita
sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim
atau terbesar di dunia," imbuhnya.
Undang Undang Aparatur Sipil Negara
menetapkan bahwa jabatan Dirjen adalah jabatan professional, sementara
untuk menteri adalah jabatan politis. Arti professional untuk seorang Dirjen
Hubla adalah seseorang yang paling mumpuni dibidang maritim. Dia adalah
seseorang yang sangat fasih mengenai payung internasional perhubungan laut,
yaitu International Maritime Organization
(IMO), paham persoalan dunia pendidikan maritim di negeri ini, paham
dunia kepelautan, paham kebutuhan dunia pelayaran akan diberlakukannya aturan
NCVS, dan tentu bermoral serta memiliki jiwa kepemimpinan sangat baik.
Seorang Dirjen Hubla yang bisa
membawa arah pembangunan maritim ke arah yang benar, yang mampu
memberikan masukan yang jujur kepada atasannya atas dasar kemampuan
pengetahuannnya yang baik, dan selalu membuka diri terhadap masukan dari
komunitas yang merupakan konstituennya.
Perlu diingat, di luar Ditjen Hubla
banyak terdapat komunitas yang selalu memikirkan, berdiskusi, dan
memberikan masukan bagaimana memajukan negara maritim ini, walaupun tanpa
jabatan di pemerintahan.(zah)