Jakarta, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan melalui
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal International
Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack Lim sepakat meningkatkan kerja sama di
bidang pelayaran, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran
serta perlindungan lingkungan laut.
Selain itu Menhub Budi dan Sekjen IMO sepakat untuk
meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan
capacity building. “Kami juga berkoordinasi tentang kemungkinan adanya dukungan
tenaga pendidikan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan SDM di bidang industri
pelayaran,” kata Menhub pada pertemuannya dengan Sekjen IMO di Kantor
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa (21/2/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia
akan lebih mengoptimalkan peranannya sebagai anggota Dewan IMO sehingga lebih
berdaya guna bagi industri maritim nasional. Hal ini untuk mendukung visi
Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia.
“Pertemuan tadi membahas isu-isu yang relevan dimana kita
berbicara tentang hal-hal yang penting bagi dunia pelayaran, kita ceritakan
tentang tol laut dan Sekjen IMO mengapresiasi apa yang kita lakukan, terkait
dengan tol laut dan konektivitas,” papar Menhub
Sejalan dengan Menhub, Sekjen IMO mengatakan bahwa Indonesia
adalah negara yang penting bagi IMO. Untuk itu, IMO ingin memperkuat dan
meningkatkan kerjasama terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan
perlindungan lingkungan laut.
"Ini pertama kali saya ke Indonesia sejak dilantik
sebagai Sekjen IMO. Indonesia adalah salah satu negara yang penting bagi IMO
dan saya ingin ada peningkatan kerjasama terkait dengan keselamatan dan
keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut," papar Kitack Lim.
Pada pertemuan tersebut, Menhub juga menyampaikan keinginan
Indonesia untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori
"C" periode 2018 - 2019. Dengan menjadi anggota Dewan IMO maka
Indonesia akan memiliki peran yang besar dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan
terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan
laut. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut akan diputuskan oleh Dewan IMO.
Pemilihan kembali anggota Dewan IMO periode 2018-2019 akan diselenggarakan pada
Sidang Majelis IMO pada bulan November 2017 di London, Inggris.
“Beliau sangat apresiasi terhadap Indonesia dan menyampaikan
Indonesia adalah salah satu anggota yang terpenting dari IMO karena memang kita
banyak menyampaikan ide-ide dan pendapat, disisi lain kita memiliki laut yang
luas. Mudah-mudahan peluang itu besar walaupun disampaikan tadi tahun ini akan
lebih kompetitif karena ada anggota-anggota lain yang berkeinginan menjadi
anggota Dewan,” jelas Menhub.
Menhub juga menyampaikan bahwa Indonesia juga telah
bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura dalam mengelola keselamatan
pelayaran, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka
dan Selat Singapura. Sekjen IMO juga mengapresiasi hal ini.
Sebagai informasi, sebagai anggota IMO sejak 1961 Indonesia
telah meratifikasi sebagian besar konvensi utama IMO. Hingga saat ini tercatat
ada 27 instrumen IMO yang sudah disahkan dan diadopsi ke dalam peraturan
perundangan-undangan nasional. Terakhir Indonesia meratifikasi Konvensi BWM 2004
pada tahun 2015 dan MLC pada tahun 2016, serta pada saat ini Indonesia dalam
proses final pengesahan Protokol 88 SOLAS 1974 dan Protokol 88 Loadlines 1966.
Kedua Protokol tersebut menjadi prioritas saat ini dikarenakan adanya kebutuhan
dari industri pelayaran untuk penyederhanaan dan harmonisasi pemeriksaan kapal
sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi.
Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara
yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak
manfaat dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan
laut di wilayah perairan Indonesia.