Jakarta,e.Maritim.Com,- Industri
galangan kapal nasional optimistis mampu memenuhi kebutuhan kapal di
dalam negeri yang mencapai 1.000 unit per tahun di masa mendatang. Ini
setelah pemerintah memutuskan memberi insentif untuk merevitalisasi
industri galangan kapal.
"Dari kebutuhan seribu kapal per tahun,
hanya 100 unit yang diproduksi industri dalam negeri. Kalau kita kerja
keras menaikkan produksi hingga 100 persen saja itu baru bisa membuat
200 kapal. Jadi kalau kondisinya masih seperti sekarang, nggak akan
mungkin memenuhi kebutuhan kita. Makanya kita senang diberi insentif,"
ujar Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia
(Iperindo) Eddy Kurniawan, kemarin.
Dia menegaskan, selama ini industri
galangan kapal nasional tersendat karena dihadapkan sejumlah halangan.
Seperti PPN komponen kapal 10 persen dan bea masuk 5-12 persen. Hal itu
diperparah dengan tingginya ketergantungan terhadap komponen impor.
"Dalam pembuatan kapal itu 70-80 persen
komponennya impor. Karena industri komponen kapal kita belum bertumbuh
dengan baik," tukasnya.
Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Logistik
dan Intermoda Kadin Anwar Satta mengatakan, pihaknya telah mengusulkan
kepada pemerintah untuk merevitalisasi industri galangan kapal sekaligus
penguatan sistem logistik nasional dalam meningkatkan ekonomi maritim.
"Program itu membutuhkan 1.000 armada kapal besi baru," tegasnya.
Menurut dia, pemenuhan 1.000 kapal
tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp
20 triliun. Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari investasi pengusaha
daerah dan nasional dengan didukung insentif yang diberikan pemerintah.
"Investasinya lumayan besar. Kalau
pembuatan satu kapal baru butuh Rp 20 miliar, maka untuk 1.000 kapal
butuh Rp 20 triliun," terangnya.
Dengan insentif dari pemerintah,
diharapkan pengusaha mampu membeli kapal dengan harga lebih murah.
Selain itu, Kadin juga mengharapkan usul itu dimasukkan dalam program
Masterplan Percepatan, Pembangunan, dan Perluasan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) bidang konektivitas.
"Karena pelayaran rakyat memegang peranan dalam menunjang perekonomian nasional sampai daerah terpencil dan pelosok," katanya.
Seperti diwartakan, sebelumnya Menteri
Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyatakan bakal memberikan
insentif bagi industri galangan kapal supaya mampu mendukung program
maritim.
"Ada kebijakan bebas pajak pertambahan
nilai (PPN) dan bea masuk (BM) yang ditanggung pemerintah. Lalu
fasilitas bea sewa lahan untuk galangan kapal. Pemerintah juga akan
membuat tim untuk memperkuat otoritas pelabuhan," jelasnya. (jpnn/pls)