Rayakan Hari Maritim Nasional 2017, Ditjen Hubla Lakukan Gerakan Bersih Pantai

Hari Nasional Maritim ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964 tentang Penetapan Tanggal 23 September Menjadi Hari Maritim Nasional.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M Hasani di Jakarta mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi dirinya dan jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim dalam upaya mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud. 

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut ikut merayakan Hari Maritim Nasional dengan mewujudkan  konektivitas antar pulau melalui Tol Laut sebagai bagian dari Kemandirian Maritim Indonesia yang tentunya merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, " ujar Bay.

Menurut Bay, kemandirian maritim Indonesia harus dilakukan bila Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Di bawah koordinator Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya terus menunjukkan hasil yang memperkuat sektor kemaritiman di Indonesia.

"Berbekal kemandirian maritim, maka ke depan kami optimis akan mampu  mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia," kata Bay.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Dirjen berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangunan sektor transportasi laut melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

 “Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” tegas Bay.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat beberapa program yang telah berhasil dan berjalan yang menunjukan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.

Pertama, pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Plt. Dirjen Bay menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum. 

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita" sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut,” kata Bay.

Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. 

"Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Bay.

Selanjutnya, dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut khususnya di bidang kepelabuhanan yang salah satunya melalui skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Pemerintah dengan Operator.

“ Saat ini baru ada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan BMN.

Kedepan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta," ujar Bay.

Dengan kerjasama pemanfaatan BMN tersebut, menurut Bay akan  menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.

Tiga hal tersebut merupakan sebagian dari pencapaian yang telah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut yang menunjukan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Selamat Hari Maritim Nasional tahun 2017, mari kerja bersama mencapai kemandirian maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," tutup Bay. (*)